Jumat, 20 April 2018

Penguasaan Air Bersih

Penguasaan Air Bersih

"Hampir  semua kebutuhan hidup utama telah diprivatisasiI"
James Wolfensohn, Presiden Yahudi Bank Dunia


Secara telak dominasi asing menghantam indonesia. Penguasaan air bersih di Indonesia tidak lagi dikuasai oleh Negara.

Indonesia merupakan lima negara penghasil air tanah terbanyak. Sekitar enam persen cadangan air bersih dunia ada di Indonesia. Kekayaan cadangan air inilah yang membuat Indonesia jadi buruan perusahaan multinasional dari berbagai dunia. Salah satu pengelola air terbesar adalah Aqua Danone, perusahaan yang 74% sahamnya dikuasai korporasi asal Perancis.

Zbigniew Brzezinski dalam bukunya Between Two Ages yang menyoroti bahwa jiwa nasionalisme bangsa-bangsa adalah penghalang. Klaim kepemilikan sumber-sumber daya alam oleh satu bangsa merupakan ancaman terhadap proses penyatuan dunia dalam satu kendali (Afred, 2014: 162).

Penguasaan sumber daya alam ditangan asing jelas bertentangan UUD 1945 pasal 33 tentang perekonomian dan pemanfaat sumber daya alam. UUD 1945 pasal 33 ayat 3 mengatakan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Negara telah jelas melarang untuk mengkomersialisasikan air. Seharusnya air dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Tapi apa yang terjadi pada bangsa indonesia? UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air justru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada asing untuk menguasai sumber daya air kita.

Pengamat lingkungan dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA), Muhammad Reza, menilai pemerintah tidak berpihak pada hak rakyat untuk mendapat air bersih. Kepentingan korporasi yang tujuan utamanya menghisap laba sebesar-besarnya lebih diprioritaskan. Tidak peduli dampak lingungan dan sosial.

Dalam konteks ulama pun, Nahdatul Ulama bahkan secara khusus mengadakan forum nasional pada 12/9/2012 lalu yang pada intinya menggugat UU No. 7 Tahun 2004 tersebut. Penilaiannya, pasal-pasal dalam UU tersebut telah mengubah esensi sumber daya air dari milik rakyat menjadi milik asing. Air sudah dianggap komoditas, dan bukan lagi fungsi sosial. Ulama NU khawatir, jika di posisikan sebagai komoditas komersial maka akan terjadi ketidakadilan akses terhadap air, di mana pemilik uang akan leluasa menikmati air yang seharusnya terikat secara hak asasi kepada seluruh manusia apa pun kelas ekomoninya. Air tidak boleh dikomersialkan. 

"Jangan-jangan nanti untuk berwudhu saja harus bayar!"

This Is The Oldest Page


EmoticonEmoticon